HUBUNGAN INDUSTRIAL LEMBAGA PENYELESAIAN PHI

May 17, 2009 at 6:50 pm Leave a comment

HUBUNGAN INDUSTRIAL LEMBAGA PENYELESAIAN
PHI

BAB XI Bagian
Kedelapan

(Pasal 136 s.d 149)


Perbedaan Peraturan


 
UUK Pasal 136

 



UU No. 22 Tahun 1957 Pasal 2


Penyelesaian Perselisihan Hubungan     
Industrial musyawarah mufakat
   



UUK Pasal 137

 



UU No. 14 Tahun 1969

 
Hak Mogok
   

Mogok kerja sebagai hak dasar
pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilaksanakan secara sah,
tertib dan damai akibat gagalnya perundingan.
   



UUK Pasal 138

 



UU No. 22 Tahun 1957 Pasal 16 ayat (1)


Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengajak buruh lain untuk
mogok dilakukan dengan tidak melanggar hukum;
   


 
UUK Pasal 139

 



UU No. 22 Tahun 1957
belum mengatur


Pelaksanaan mogok ditempat /
perusahaan melayani kepentingan umum.
   
 

Prosedur Mogok


UUK Pasal 140 ayat (1) dan (2)
 

UU No. 22 Tahun 1957 Pasal 6 belum diatur

Ayat (3),
   
 


Mogok kerja dilakukan oleh
pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota Serikat
Pekerja, pemberitahuan ditandatangani oleh koordinator/perwakilan pekerja /
buruh.

 

Ayat (4),
   
 
Mogok kerja dilakukan tidak sesuai
prosedur, demi menyelamatkan asset perusahaan, pengusaha dapat mengambil
tindakan :
   
  a.
melarang pekerja/buruh yang
mogok berada dilokasi kegiatan produksi;
   
  b.
bila perlu melarang berada
dilokasi perusahaan.
   
 


Tanda Terima Pemberitahuan Mogok Kerja

a.
UUK No. 13 Tahun 2003, Pasal 141;
b.
UU No. 22 Tahun 1957, Pasal 6;
c.
Ketentuan lama tidak diatur secara terinci.
 


Mogok Tidak Sah


UUK No. 13 Tahun 2003
 
UU No.22 Tahun 1957 tidak diatur
Mogok kerja tidak memenuhi Pasal 140 adalah tidak sah;
Akibat hukum mogok tidak sah akan diatur dengan keputusan menteri.


 

UUK Pasal 143

Ketentuan lama belum mengatur
Siapapun tidak dapat menghalang-halangi dan melakukan penangkapan dan
penahanan terhadap pekerja/buruh dan Serikat Pekerja yang melakukan
mogok kerja secara sah, tertib dan damai sesuai dengan peraturan.
 
 


UUK Pasal 144

Pengusaha dilarang :
Mengganti pekerja/buruh yang mogok dengan pekerja/buruh lain diluar
perusahaan;
Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada
pekerja/buruh dan pengurus Serikat Pekerja selama dan sesudah mogok.
 
Ketentuan lama belum mengatur.
 


UUK Pasal 145

Mogok kerja secara sah dalam menuntut hak normatif yang sungguh-sungguh
dilanggar oleh pengusaha, buruh/pekerja berhak mendapat upah.
 
Ketentuan lama belum mengatur.


Copyright ©
2009

Bassrah Blog
All rights reserved
05/08/09

About these ads

Entry filed under: Hukum Perburuhan. Tags: .

Waktu Kerja PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 3,339 hits

Last Comment

Archives

Hijriah

Masehi

May 2009
M T W T F S S
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: