PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Pasal 150 s.d 172) BAB XII Cakupan Ketentuan PHK UUK No. 13 Tahun 2003   UU No. 12/1964 jo Kepmen 150/MEN/2000 a. Lingkup luas dan tegas;     a. Pengecualian usaha sosial Pasal 1 ayat (1 b); b. BUMN tidak memerlukan penundukan diri.     b. BUMN harus ada penundukan diri.   Besaran Kompensasi PHK   Pesangon PMK Penggantian Hak Pisah (Pasal 154 b dan 162)         Mengundurkan diri : mewakili     1x   Mengundurkan diri : tidak mewakili     1x √ Berakhirnya KKWt (pasal 154 b)         Pensiun (Pasal 154 c)         Ikut dana pensiun     1x   Tidak ikut dana pensiun 2x 1x 1x   Meninggal (Pasal 154 d) 2x 1x 1x   Kesalahan Berat (Pasal 158)     1x √ Kesalahan Ringan (Pasal 161) 1x 1x 1x   Perusahaan Tutup (Pasal 164)         Rugi/force major 1x 1x 1x   Efesiensi 2x 1x 1x   Mangkir 5 hari berturut-turut (Pasal 168)     1x √ Perubahan status, Penggabungan, Peleburan (Pasal 163) :         Pekerja tidak bersedia 1x 1x 1x   Perusahaan tidak bersedia 2x 1x 1x   Pekerja ditahan pihak berwajib (Pasal 160 ayat (3)   1x 1x   Perusahaan pailit (Pasal 165) 1x 1x 1x   Sakit berkepanjangan (Pasal 172) 2x 2x 1x     Macam – Macam PHK 1. Dalam masa percobaan (Pasal 154 a); 2. Pengunduran diri (Pasal 154 b); 3. Berakhirnya KKWT untuk pertama kali (Pasal 154 b); 4. Usia pensiun (Pasal 154 c); 5. Meninggal dunia (Pasal 154 d); 6. Kesalahan berat (Pasal 158); 7. Kesalahan ringan; 8. Mangkir (dikualifikasikan mengundurkan diri) (Pasal 168); 9. Perusahaan tutup (Pasal 164) :   a. karena rugi terus menerus/force major;   b. effesiensi; 10. Perubahan status, Penggabungan, Peleburan atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan (Pasal 163); 11. Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib (Pasal 160 ayat (3); 12. Perusahaan Pailit (Pasal 165); 13. Atas permintaan pekerja (Pasal 169); 14. Sakit berkepanjangan dan cacat akibat kecelakaan kerja (Pasal 172).   Perhitungan Pesangon, PMK dan Uang Penggantian Hak Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Masa Kerja (Tahun) Pasal 156 (2) Uang Pesangon Pasal 156 (3) Uang PMK Pasal 156 (4) Uang Penggantian Hak Total Perkalian Kompensasi Terhadap Upah 0 – < 1 1 bulan 0 bulan 0,15 1,15 1 – < 2 2 bulan 0 bulan 0,30 2,30 2 – < 3 3 bulan 0 bulan 0,45 3,45 3 – < 4 4 bulan 2 bulan 0,90 6,90 4 – < 5 5 bulan 2 bulan 1,05 8,05 5 – < 6 6 bulan 2 bulan 1,20 9,20 6 – < 7 7 bulan 3 bulan 1,50 11,50 7 – < 8 8 bulan 3 bulan 1,65 12,65 8 – < 9 9 bulan 3 bulan 1,80 13,80 9 – < 12 9 bulan 4 bulan 1,95 14,95 12 – < 15 9 bulan 5 bulan 2,10 16,10 15 – < 18 9 bulan 6 bulan 2,25 17,25 18 – < 21 9 bulan 7 bulan 2,40 18,40 21 – < 24 9 bulan 8 bulan 2,55 19,55 > = 24 9 bulan 10 bulan 2,85 21,85   Larangan PHK UU Ketenagakerjaan   Kepmen 150/Men/2000 Pasal 153 : PHK dilarang     Pasal 2 : a. Ayat (1) huruf  g, h, i;     a. Ayat (3) : ijin PHK tidak diberikan; b. Ayat (1) huruf  a s.d f;     b. Ayat (4) : PHK dilarang. c. Penambahan : huruf  j             pekerja cacat; sakit akibat kecelakaan; sakit dengan surat keterangan dokter.           Kompensasi PHK Kompensasi PHK pengaturannya digabung dalam satu pasal, yaitu Pasal 156 ; 1. Pesangon; 2. PMK; dan 3. Penggantian hak.   1. Pesangon,     Besarnya pesangon maksimal 8 tahun masa kerja yaitu sebesar 9 bulan upah.     a. masa kerja < 1 tahun = 1 bulan;     b. masa kerja 1 tahun < 2 tahun = 2 bulan;     c. masa kerja 2 tahun < 3 tahun = 3 bulan, dan seterusnya.   2. PMK,     sama dengan ketentuan Pasal 23 Kepmen 150/MEN/2000   3. Penggantian hak :     a. cuti tahunan;     b. biaya/ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya;     c. penggantian pengobatan 15% dari uang pesangon + PMK;     d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam PP, PK/PKB.   Perbandingan Ketentuan Kompensasi PHK UU Ketenagakerjaan menggabung pengaturan kompensasi PHK dalam satu pasal, yaitu Pasal 156, serta besaran pesangonnya 9 bulan upah dalam masa kerja 8 tahun; Kepmen 150/MEN/2000 ketentuan kompensasi PHK diatur secara terpisah dalam beberapa pasal, antara lain: 1. Tentang Kompensasi PHK (Pasal 21) 2. Pesangon  (Pasal 22)     (Besaran pesangon 7 bulan upah dalam masa kerja 6 tahun) 3. PMK (Pasal 23) 4. Penggantian Hak (Pasal 24)     a. Istirahat tahunan;     b. Istirahat panjang     c. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya;     d. Penggantian perumahan 15% dari uang pesangon + PMK;     e. Hal-hal lain ditetapkan oleh P4D/P4P;   Upah Sebagai Dasar Kompensasi Prinsipnya : Pengaturan antara Kepmen 150/MEN/2000  =  UU Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan   Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 157 :   Pasal 25 : a. Ayat (2) dasar perhitungan harian adalah 30 hari     a. Kepmen 150/MEN/2000 belum diatur tentang upah harian; b. Ayat (3) dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan per hari 12 bulan terakhir.     b. Ayat (2) dasar perhitungan upah borongan / potongan upah per bulan pendapatan rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir.             Uang Pisah 1. Pasal 158 ayat (4); 2. Pasal 162 ayat (2); 3. Pasal 168 ayat (3).   Buruh/pekerja yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung;   Besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam PK, PP dan PKB.   Skorsing UU Ketenagakerjaan   Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 155   Pasal 16 a. Ayat (3) upah + hak-hak lain yang biasa diterima (100%);     a. Upah 75%; b. Tidak ditentukan jangka waktu     b. Jangka waktu 6 bulan sampai dengan putusan P4D/P4P.             Prosedur PHK Dengan Penetapan (Pasal 170) Pasal 151   Upaya menghindari PHK;   Dirundingkan;   Tidak sepakat harus dengan penetapan. Pasal 152   Penetapan diajukan tertulis kepada Lembaga Penyelesaian PHI disertai alasan;   Diterima oleh Lembaga Penyelesaian PHI jika sudah dirundingkan;   Penetapan diberikan oleh Lembaga Penyelesaian PHI jika perundingan tidak sepakat. Pasal 168   Pekerja dikualifikasi mengundurkan diri.     PHK : Mangkir UU Ketenagakerjaan   Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 168     a. Ayat (1) mangkir 5 hari berturut-turut dapat di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri;         a. Mangkir 5 hari berturut-turut dapat diajukan PI PHK; b. Ayat (3) kompensasi : penggantian hak.         b. Kompensasi tidak jelas diatur.                 Penetapan / Ijin PHK UU Ketenagakerjaan   Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 154 :     UU memakai istilah penetapan     Memakai istilah ijin PHK Dalam UU, PHK yang tidak memerlukan penetapan lebih rinci pengaturannya.     Pasal 2 (1), setiap PHK harus dengan ijin; Contoh :     Pasal 2 (2), pengecualian dari ayat (1) ada 4 jenis : a. masa percobaan;     a. masa percobaan; b. pengunduran diri, KKWT … “pertama kali”;     b. pengunduran diri; c. usia pensiun;     c. usia pensiun; d. meninggal dunia.     d. berakhirnya KKWT;         e. meninggal dunia             PHK Tanpa Penetapan / Ijin Batal Demi Hukum UU Ketenagakerjaan     UU No. 12 Tahun 1964 Pasal 155, PHK tanpa penetapan batal demi hukum.     Pasal 10, PHK tanpa ijin adalah batal karena hukum           Prosedur PHK Tanpa Penetapan (Pasal 170)   Pasal 158 – 159, Kesalahan Berat.   Pasal 160 ayat (3), 6 bulan tak dapat melakukan pekerjaan karena proses pidana.   Pasal 162, Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.   Pasal 169, Permohonan PHK diajukan oleh pekerja.           Kesalahan Berat a. Pasal 158, kesalahan berat pengaturannya dengan Kepmen;     a. Pasal 18, kesalahan berat pengaturannya = UUK; b. UUK ditambahakan huruf “j”     b. Huruf f dan k dalam Kepmen dihapus dalam UUK; c. Ayat (2) pembuktian kesalahan berat lebih tegas diatur syarat syaratnya;     c. Ayat (2) Kepmen : pembuktian tidak tegas diharuskan hanya perlu dilampirkan; d. Kompensasi : uang penggantian hak;     d. Kompensasi PPIK + Ganti kerugian; Tidak diatur pembedaan pekerja/buruh fungsi dan tugas. e. Aturan tambahan : pekerja/buruh yang tugas/fungsinya tidak mewakili kepenetingan pengusaha secara langsung diberikan uang pisah.                     PHK Langsung Karena Kesalahan Berat UU Ketenagakerjaan     Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 159         PHK dapat langsung dilakukan.     Kepmen tidak mengatur karena harus ada ijin.           Pekerja Ditahan Oleh Pihak Yang Berwajib UU Ketenagakerjaan     Kepmen 150/MEN/2000 UUK Pasal 160     1. Pekerja ditahan : 1. Hanya menngatur pekerja yang ditahan bukan pengaduan pengusaha;       a. pengaduan perusahaan; 2. Ayat (6), PHK karena pekerja ditahan tanpa penetapan;       b. bukan pengaduan perusahaan; 3. Pengajuan PHK setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan.     2. Perusahaan dapat mengajukan ijin PHK karena pekerja ditahan Pensiun = mana yang lebih besar program pensiun atau 2x pesangon + 1x PMK + Penggantian hak;         3. Pengajuan PHK setelah 60 hari;         4. Pemberian hak tidak diatur secara tegas.             Pengunduran Diri UU Ketenagakerjaan     Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 162             1. Ayat (3) diatur lebih tegas     1. Prosedur pengunduran diri tidak diatur secara tegas; 2. Kompensasi :     2. Kompensasi :   1. tidak mewakili kepentingan perusahaan = uang penggantian hak + uang pisah;       1. tidak ada perbedaan;   2. yang mewakili perusahaan = penggantian hak.       2. PMK.                   Gugatan Pekerja Terhadap PHK Tanpa Penetapan (Pasal 171) Pekerja yangmengalami PHK tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian PHI dan pekerja tidak menerima, maka dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian PHI dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal PHK.                 PHK Tanpa Penetapan yang tidak dapat Digugat (Pasal 154) 1. Pekerja dalam masa percobaan; 2. Pengunduran diri tanpa adanya paksaan; 3. Berakhirnya KKWT untuk pertama kali; 4. Pekerja mencapai usia pensiun; 5. Pekerja meninggal dunia.     PHK : Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan UU Ketenagakerjaan     Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 163     Pasal 28 1. Penambahan ketentuan tentang penggabungan dan peleburan perusahaan (1);     1. Tidak diatur tentang peleburan dan penggabungan perusahaan; 2. Perubahan kepemilikan tidak dibedakan antara sebagian dan seluruh;     2. Perubahan kepemilikan dibedakan antara sebagian dan seluruh; 3. Perusahaan pindah lokasi tidak diatur;     3. Pindah lokasi diatur; 4. Besaran kompensasi lebih tegas diatur;     4. Besaran kompensasi kurang tegas pengaturannya. 5. Ayat (3) Kepmen dihapus.                               PHK : Tutup Kepmen Pasal 27 dan UU Ketenagakerjaan Pasal 164 1. UU tidak mengatur PHK perseorangan bukan karena kesalahan pekerja; 2. UUK Pasal 164 hanya mengatur PHK karena perusahaan tutup; 3. UU lebih tegas mengatur besaran pesangon, PMK dan penggantian hak; 5. Pasal 27 ayat (3) kalimat “kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain tidak dimuat dalam Pasal 164 ayat (3)”.   PHK : Perusahaan Pailit UU Ketenagakerjaan     Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 165     Tidak mengatur. Tidak Mengatur                           PHK : Meninggal Dunia UUK Pasal 166 Pekerja meninggal dunia, ahli waris diberikan 2x pesangon + 1x PMK + Penggantian Hak : cuti tahunan; 1. biaya / ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya; 2. penggantian pengobatan 15% x (Pesangon + PMK); 3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP/PKB.   PHK : Pensiun UU Ketenagakerjaan     Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 167     Tidak mengatur.   Diatur secara rinci tentang manfaat pensiun yang diterima pekerja;               Ayat (1), jika iuran premi 100% oleh pengusaha = hak pekerja = manfaat pensiun + penggantian hak ?;           Ayat (2), kompensasi jika manfaat pensiun lebih kecil;             manfaat pensiun dibandingkan dengan total 2x pesangon + 1x PMK + 1x penggantian hak ? selisih dibayarkan kepada pekerja.           Ayat (3), iuran premi = pengusaha + pekerja;             Hak pekerja :               manfaat pensiun;                 selisih dari kompensasi iuran premi perusahaan dengan pesangon.           Ayat (5), pengusaha tidak mengikutkan sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun, wajib memberikan pesangon sebesar 2x pesangon + 1x PMK + 1x penggantian hak;           Ayat (6), hak atas pensiun tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib.                         PHK : Oleh Buruh UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 169 dan Kepmen 150/MEN/2000 Pasal 20 1. Perubahan Redaksional;   a. huruf b Kepmen kata “Kesusilaan” tidak dimuat dalam UU;   b. huruf c Kepmen dihilangkan dalam UU. 2. Huruf e dalam Kepmen dihilangkan dalam UU; 3. Kompensasi :     dalam UU lebih tegas pengaturannya dan jumlah pesangonnya.    PHK : Sakit Berkepanjangan dan Cacat Akibat Kecelakaan Kerja (diajukan oleh pekerja) 1. UUK Pasal 172 dan Kepmen tidak mengaturnya; 2. Kompensasi PHK :   a. 2x pesangon;   b. 2x PMK;   c. 1x penggantian hak. Copyright © 2009 Bassrah Blog All rights reserved. Revised: 05/08/09