PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

May 17, 2009 at 7:10 pm Leave a comment


PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)



(Pasal 150 s.d 172)


BAB XII


Cakupan Ketentuan PHK

UUK No. 13 Tahun 2003
 
UU No. 12/1964 jo Kepmen 150/MEN/2000
a.
Lingkup luas dan tegas;
    a. Pengecualian usaha sosial Pasal 1
ayat (1 b);
b. BUMN tidak memerlukan
penundukan diri.
    b. BUMN harus ada penundukan diri.
 
Besaran Kompensasi PHK

 


Pesangon


PMK


Penggantian Hak


Pisah

(Pasal 154 b dan 162)        

Mengundurkan diri : mewakili


 


 


1x


 

Mengundurkan diri : tidak
mewakili
   


1x


Berakhirnya KKWt (pasal 154 b)


 


 


 


 

Pensiun (Pasal 154 c)


 


 

 


 

Ikut dana
pensiun

   


1x

 

Tidak ikut
dana pensiun


2x


1x


1x

 

Meninggal (Pasal 154 d)


2x


1x


1x


 

Kesalahan Berat (Pasal 158)


 


 


1x


Kesalahan Ringan (Pasal 161)


1x


1x


1x


 

Perusahaan Tutup (Pasal 164)


 


 


 


 

Rugi/force major


1x


1x


1x

 
Efesiensi

2x

1x

1x
 

Mangkir 5 hari berturut-turut (Pasal
168)


 


 


1x


Perubahan status, Penggabungan, Peleburan (Pasal 163) :        

Pekerja
tidak bersedia


1x


1x


1x

 

Perusahaan
tidak bersedia


2x


1x


1x

 

Pekerja ditahan pihak berwajib (Pasal
160 ayat (3)


 


1x


1x


 

Perusahaan pailit (Pasal 165)


1x


1x


1x


 

Sakit berkepanjangan (Pasal 172)


2x


2x


1x


 

 
Macam – Macam PHK
1. Dalam masa percobaan (Pasal 154 a);
2. Pengunduran diri (Pasal 154 b);
3. Berakhirnya KKWT untuk pertama kali (Pasal 154 b);
4. Usia pensiun (Pasal 154 c);
5. Meninggal dunia (Pasal 154 d);
6. Kesalahan berat (Pasal 158);
7. Kesalahan ringan;
8. Mangkir (dikualifikasikan mengundurkan diri) (Pasal 168);
9. Perusahaan tutup (Pasal 164) :
  a. karena rugi terus menerus/force major;
  b. effesiensi;
10. Perubahan status, Penggabungan, Peleburan atau Perubahan
Kepemilikan Perusahaan (Pasal 163);
11. Pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib (Pasal 160 ayat (3);
12. Perusahaan Pailit (Pasal 165);
13. Atas permintaan pekerja (Pasal 169);
14. Sakit berkepanjangan dan cacat akibat kecelakaan kerja (Pasal
172).
 
Perhitungan Pesangon, PMK dan Uang
Penggantian Hak Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003


Masa
Kerja (Tahun)


Pasal
156 (2) Uang Pesangon


Pasal
156 (3) Uang PMK


Pasal
156 (4) Uang Penggantian Hak


Total Perkalian Kompensasi
Terhadap Upah

0 – < 1

1 bulan

0 bulan

0,15

1,15

1 – < 2

2 bulan

0 bulan

0,30

2,30

2 – < 3

3 bulan

0 bulan

0,45

3,45

3 – < 4

4 bulan

2 bulan

0,90

6,90

4 – < 5

5 bulan

2 bulan

1,05

8,05

5 – < 6

6 bulan

2 bulan

1,20

9,20

6 – < 7

7 bulan

3 bulan

1,50

11,50

7 – < 8

8 bulan

3 bulan

1,65

12,65

8 – < 9

9 bulan

3 bulan

1,80

13,80

9 – < 12

9 bulan

4 bulan

1,95

14,95

12 – < 15

9 bulan

5 bulan

2,10

16,10

15 – < 18

9 bulan

6 bulan

2,25

17,25

18 – < 21

9 bulan

7 bulan

2,40

18,40

21 – < 24

9 bulan

8 bulan

2,55

19,55

> = 24

9 bulan

10 bulan

2,85

21,85

 
Larangan PHK

UU Ketenagakerjaan
 
Kepmen 150/Men/2000


Pasal 153 : PHK dilarang

   



Pasal 2 :

a.
Ayat (1) huruf  g, h, i;
    a.
Ayat (3) : ijin PHK tidak diberikan;
b.
Ayat (1) huruf  a s.d f;
    b.
Ayat (4) : PHK dilarang.
c. Penambahan : huruf  j        
   
pekerja cacat; sakit akibat kecelakaan; sakit dengan surat keterangan
dokter.
       
 
Kompensasi PHK
Kompensasi PHK pengaturannya digabung dalam
satu pasal, yaitu Pasal 156 ;
1. Pesangon;
2. PMK; dan
3. Penggantian hak.
  1. Pesangon,
    Besarnya pesangon maksimal 8 tahun masa
kerja yaitu sebesar 9 bulan upah.
    a. masa kerja < 1 tahun = 1 bulan;
    b. masa kerja 1 tahun < 2 tahun = 2 bulan;
    c. masa kerja 2 tahun < 3 tahun = 3 bulan, dan
seterusnya.
  2. PMK,
    sama dengan ketentuan Pasal 23 Kepmen
150/MEN/2000
  3. Penggantian hak :
    a. cuti tahunan;
    b. biaya/ongkos pulang untuk pekerja dan
keluarganya;
    c. penggantian pengobatan 15% dari uang
pesangon + PMK;
    d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam PP, PK/PKB.
 
Perbandingan Ketentuan Kompensasi PHK
UU Ketenagakerjaan menggabung pengaturan
kompensasi PHK dalam satu pasal, yaitu Pasal 156, serta besaran
pesangonnya 9 bulan upah dalam masa kerja 8 tahun;
Kepmen 150/MEN/2000 ketentuan kompensasi
PHK diatur secara terpisah dalam beberapa pasal, antara lain:
1. Tentang Kompensasi PHK (Pasal 21)
2. Pesangon  (Pasal 22)
    (Besaran pesangon 7 bulan upah dalam masa
kerja 6 tahun)
3. PMK (Pasal 23)
4. Penggantian Hak (Pasal 24)
    a. Istirahat tahunan;
    b. Istirahat panjang
    c. Biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya;
    d. Penggantian perumahan 15% dari uang
pesangon + PMK;
    e. Hal-hal lain ditetapkan oleh P4D/P4P;
 
Upah Sebagai Dasar Kompensasi
Prinsipnya : Pengaturan antara Kepmen
150/MEN/2000  =  UU Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan
 
Kepmen 150/MEN/2000
Pasal 157 :   Pasal 25 :
a. Ayat (2) dasar perhitungan harian
adalah 30 hari
    a. Kepmen 150/MEN/2000 belum
diatur tentang upah harian;
b. Ayat (3) dasar perhitungan satuan
hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah
sama dengan per hari 12 bulan terakhir.
    b. Ayat (2) dasar perhitungan
upah borongan / potongan
upah per bulan
pendapatan rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir.
           
Uang Pisah
1. Pasal 158 ayat (4);
2. Pasal 162 ayat (2);
3. Pasal 168 ayat (3).
  Buruh/pekerja yang tugas dan fungsinya
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung;
  Besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam PK,
PP dan PKB.
 
Skorsing

UU Ketenagakerjaan
 
Kepmen 150/MEN/2000
Pasal 155   Pasal 16
a. Ayat (3) upah + hak-hak lain yang
biasa diterima (100%);
    a. Upah 75%;
b. Tidak ditentukan jangka waktu     b. Jangka waktu 6 bulan sampai dengan
putusan P4D/P4P.
           
Prosedur PHK Dengan Penetapan (Pasal
170)
Pasal 151
  Upaya menghindari PHK;
  Dirundingkan;
  Tidak sepakat harus dengan penetapan.
Pasal 152
  Penetapan diajukan tertulis kepada Lembaga
Penyelesaian PHI disertai alasan;
  Diterima oleh Lembaga Penyelesaian PHI jika
sudah dirundingkan;
  Penetapan diberikan oleh Lembaga
Penyelesaian PHI jika perundingan tidak sepakat.
Pasal 168
  Pekerja dikualifikasi mengundurkan diri.
   
PHK : Mangkir

UU Ketenagakerjaan
 
Kepmen 150/MEN/2000
Pasal 168    
a. Ayat (1) mangkir 5 hari
berturut-turut dapat di PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri;
        a. Mangkir 5 hari berturut-turut dapat
diajukan PI PHK;
b. Ayat (3) kompensasi : penggantian hak.         b. Kompensasi tidak jelas diatur.
               
Penetapan / Ijin PHK

UU Ketenagakerjaan
 
Kepmen 150/MEN/2000
Pasal 154 :    
UU memakai istilah penetapan     Memakai istilah ijin PHK
Dalam UU, PHK yang tidak memerlukan
penetapan lebih rinci pengaturannya.
    Pasal 2 (1), setiap PHK harus dengan ijin;
Contoh :     Pasal 2 (2), pengecualian dari ayat (1) ada
4 jenis :
a. masa percobaan;     a. masa percobaan;
b. pengunduran diri, KKWT … “pertama
kali”;
    b. pengunduran diri;
c. usia pensiun;     c. usia pensiun;
d. meninggal dunia.     d. berakhirnya KKWT;
        e. meninggal dunia
           
PHK Tanpa Penetapan / Ijin Batal Demi
Hukum


UU Ketenagakerjaan
   

UU No. 12 Tahun 1964

Pasal 155, PHK tanpa penetapan batal
demi hukum.
   
Pasal 10, PHK tanpa ijin adalah batal
karena hukum
         
Prosedur PHK Tanpa Penetapan (Pasal 170)
  Pasal 158 – 159, Kesalahan Berat.
  Pasal 160 ayat (3), 6 bulan tak dapat
melakukan pekerjaan karena proses pidana.
  Pasal 162, Pekerja mengundurkan diri
atas kemauan sendiri.
  Pasal 169, Permohonan PHK diajukan
oleh pekerja.
         
Kesalahan Berat
a. Pasal 158, kesalahan berat
pengaturannya dengan Kepmen;
    a. Pasal 18, kesalahan berat
pengaturannya = UUK;
b. UUK ditambahakan huruf “j”     b. Huruf f dan k dalam Kepmen dihapus
dalam UUK;
c. Ayat (2) pembuktian kesalahan berat
lebih tegas diatur syarat syaratnya;
    c. Ayat (2) Kepmen : pembuktian tidak
tegas diharuskan hanya perlu dilampirkan;
d. Kompensasi : uang penggantian hak;     d. Kompensasi PPIK + Ganti kerugian;
Tidak diatur pembedaan pekerja/buruh fungsi dan tugas.
e. Aturan tambahan : pekerja/buruh yang
tugas/fungsinya tidak mewakili kepenetingan pengusaha secara langsung
diberikan uang pisah.
       
           
PHK Langsung Karena Kesalahan Berat

UU Ketenagakerjaan
   
Kepmen 150/MEN/2000
Pasal 159      
  PHK dapat langsung dilakukan.     Kepmen tidak mengatur karena harus ada
ijin.
         
Pekerja Ditahan Oleh Pihak Yang Berwajib

UU Ketenagakerjaan
   
Kepmen 150/MEN/2000
UUK Pasal 160     1. Pekerja ditahan :
1. Hanya menngatur pekerja yang ditahan
bukan pengaduan pengusaha;
      a. pengaduan perusahaan;
2. Ayat (6), PHK karena pekerja ditahan
tanpa penetapan;
      b. bukan pengaduan perusahaan;
3. Pengajuan PHK setelah 6 bulan tidak
dapat melakukan pekerjaan.
    2. Perusahaan dapat mengajukan ijin PHK
karena pekerja ditahan Pensiun = mana yang lebih besar program pensiun
atau 2x pesangon + 1x PMK + Penggantian hak;
        3. Pengajuan PHK setelah 60 hari;
        4. Pemberian hak tidak diatur secara
tegas.
           
Pengunduran Diri

UU Ketenagakerjaan
   
Kepmen 150/MEN/2000
Pasal 162            
1. Ayat (3) diatur lebih tegas     1. Prosedur pengunduran diri tidak diatur
secara tegas;
2. Kompensasi :     2. Kompensasi :
  1. tidak mewakili kepentingan perusahaan
= uang penggantian hak + uang pisah;
      1. tidak ada perbedaan;
  2. yang mewakili perusahaan =
penggantian hak.
      2. PMK.
                 
Gugatan Pekerja Terhadap PHK Tanpa
Penetapan (Pasal 171)
Pekerja yangmengalami PHK tanpa penetapan
Lembaga Penyelesaian PHI dan pekerja tidak menerima, maka dapat
mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian PHI dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak tanggal PHK.
               
PHK Tanpa Penetapan yang tidak dapat
Digugat (Pasal 154)
1. Pekerja dalam masa percobaan;
2. Pengunduran diri tanpa adanya paksaan;
3. Berakhirnya KKWT untuk pertama kali;
4. Pekerja mencapai usia pensiun;
5. Pekerja meninggal dunia.
   
PHK : Perubahan Status, Penggabungan,
Peleburan atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan

UU Ketenagakerjaan
   
Kepmen 150/MEN/2000
Pasal 163     Pasal 28
1. Penambahan ketentuan tentang
penggabungan dan peleburan perusahaan (1);
    1. Tidak diatur tentang peleburan dan
penggabungan perusahaan;
2. Perubahan kepemilikan tidak dibedakan
antara sebagian dan seluruh;
    2. Perubahan kepemilikan dibedakan
antara sebagian dan seluruh;
3. Perusahaan pindah lokasi tidak diatur;     3. Pindah lokasi diatur;
4. Besaran kompensasi lebih tegas diatur;     4. Besaran kompensasi kurang tegas
pengaturannya.
5. Ayat (3) Kepmen dihapus.          
                   
PHK : Tutup
Kepmen Pasal 27 dan UU Ketenagakerjaan
Pasal 164
1. UU tidak mengatur PHK perseorangan
bukan karena kesalahan pekerja;
2. UUK Pasal 164 hanya mengatur PHK
karena perusahaan tutup;
3. UU lebih tegas mengatur besaran
pesangon, PMK dan penggantian hak;
5. Pasal 27 ayat (3) kalimat “kecuali
atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain tidak dimuat dalam
Pasal 164 ayat (3)”.
 
PHK : Perusahaan Pailit

UU Ketenagakerjaan
   
Kepmen 150/MEN/2000

Pasal 165
   
Tidak mengatur.
Tidak Mengatur            
             
PHK : Meninggal Dunia
UUK Pasal 166
Pekerja meninggal dunia, ahli waris
diberikan 2x pesangon + 1x PMK + Penggantian Hak :
cuti tahunan;
1. biaya / ongkos pulang untuk pekerja
dan keluarganya;
2. penggantian pengobatan 15% x (Pesangon
+ PMK);
3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK,
PP/PKB.
 
PHK : Pensiun

UU Ketenagakerjaan
   
Kepmen 150/MEN/2000

Pasal 167
   
Tidak mengatur.
  Diatur secara rinci tentang manfaat pensiun
yang diterima pekerja;
           
  Ayat (1), jika iuran premi 100% oleh
pengusaha = hak pekerja = manfaat pensiun + penggantian hak ?;
       
  Ayat (2), kompensasi jika manfaat pensiun
lebih kecil;
       
    manfaat pensiun dibandingkan dengan total
2x pesangon + 1x PMK + 1x penggantian hak ?
selisih dibayarkan kepada pekerja.
       
  Ayat (3), iuran premi = pengusaha + pekerja;        
    Hak pekerja :        
      manfaat pensiun;        
        selisih dari kompensasi iuran premi
perusahaan dengan pesangon.
       
  Ayat (5), pengusaha tidak mengikutkan
sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun, wajib memberikan pesangon
sebesar 2x pesangon + 1x PMK + 1x penggantian hak;
       
  Ayat (6), hak atas pensiun tidak
menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat
wajib.
       
               
PHK : Oleh Buruh
UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 169 dan Kepmen
150/MEN/2000 Pasal 20
1. Perubahan Redaksional;
  a. huruf b Kepmen kata “Kesusilaan” tidak
dimuat dalam UU;
  b. huruf c Kepmen dihilangkan dalam UU.
2. Huruf e dalam Kepmen dihilangkan dalam UU;
3. Kompensasi :
    dalam UU lebih tegas pengaturannya dan
jumlah pesangonnya. 
 
PHK : Sakit Berkepanjangan dan Cacat
Akibat Kecelakaan Kerja (diajukan oleh pekerja)
1. UUK Pasal 172 dan Kepmen tidak mengaturnya;
2. Kompensasi PHK :
  a. 2x pesangon;
  b. 2x PMK;
  c. 1x penggantian hak.

Copyright © 2009
Bassrah Blog All rights reserved.
Revised:
05/08/09
About these ads

Entry filed under: Hukum Perburuhan. Tags: .

HUBUNGAN INDUSTRIAL LEMBAGA PENYELESAIAN PHI Fatwa Riba dan Bunga Bank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 3,328 hits

Last Comment

Archives

Hijriah

Masehi

May 2009
M T W T F S S
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: